Informasi Singkat

---- Selamat Datang di Website KPPN Painan ---- Saat ini Webstie KPPN Painan beralih ke alamat : www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/painan ----- -----

Focus Group Discussion Penyederhanaan SPJ / LPJ Bantuan Pemerintah

A. Latar Belakang Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilatarbelakangi oleh Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-7661/PB/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ / LPJ. Menindaklanjuti surat tersebut, KPPN Painan kemudian menyelenggarakan Kegiatan FGD Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ Bantuan Pemerintah melalui Surat Kepala KPPN Painan Nomor S-735/WPB.03/KP.142/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Penyederhanaan SPJ / LPJ.

 

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 5 September 2017 di Aula KPPN Painan pada pukul 09.00 s.d 12.30 WIB dengan Tema Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ pada Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Daerah. Kegiatan dimoderatori oleh Kepala Seksi Bank KPPN Painan, Bapak Mohammad Firdaus dengan Pemateri yakni Kepala KPPN Painan Bapak Mokhamad Nurul Hidayattulloh dan Kepala Seksi Pencairan Dana & Manajemen Satker, Ibu Elwy Syahdely.Kegiatan dihadiri oleh (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan; (2) KPA / PPK Satuan Kerja Penerima Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan, 2 Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 4 Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 2 Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri di Kab. Pesisir Selatan, (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, (4) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan selaku Pengelola Dana Bantuan Pemerintah, (5) Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Pemerintah yang terdiri dari Kelompok Pelita Salido, Kelompok Ampuan Baru, KKM Batu Kunik, KKM Duku Benteng , dan (6) Para Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Siswa Siswi Penerima BSM di Kabupaten Pesisir Selatan serta beberapa tamu undangan lainnya.

 

1.     Penyampaian Materi Bantuan Pemerintah Oleh Kepala KPPN Painan

 

Materi Pertama yang disampaikan oleh Bapak Mokhamad Nurul Hidayattulloh adalah mengenai jenis-jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2017 dan menjadi objek monitoring dan evaluasi. Jenis Bantuan Pemerintah tersebut tersebar di beberapa kementerian yaitu :

a.   Kementerian Agama

§  Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah

§  Bantuan Penghargaan

§  Bantuan Beasiswa

§  Tunjangan Profesi

 

b.   Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

§  Bantuan Operasional

§  Bantuan Sarana dan Prasarana

§  Bantuan Rehab / Pembangunan Gedung

§  Fasilitas Labolatorium Seni Budaya Satuan Pendidikan

 

c.   Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

§  Bantuan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

§  Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

§  Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

 

d.   Kementerian Kelautan dan Perikanan

§  Pemberian Penghargaan

 

e.   Kementerian Koperasi dan UKM

§  Bantuan Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

§  Bantuan Pemerintah bagi Pengembangan Koperasi Pemula

§  Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha Pemula

 

f.    Kementerian Pertanian

§  Bantuan Budidaya Padi Hibrida / Sawah / Tdh Hujan / Lahan Kering

§  Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus

§  Peningkatan Produksi Kedelai

 

Daftar Bantuan Pemerintah tersebut merupakan beberapa jenis bantuan pemerintah yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pada triwulan I Tahun 2017. Adapun yang menjadi penerima pada bantuan pemerintah tersebut juga tersebar mulai dari Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri,  Guru dan Dosen Non PNS, Kelompok Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, Pemerintah Kabupaten, Koperasi Pemula termasuk juga Kelompok Tani yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.

Target pelaksanan Focus Group Discussion Evaluasi Penyederhanaan SPJ / LPJ pada pelaksanaan Bantuan Pemerintah yaitu untuk melihat tingkat keberhasilan penyederhanaan SPJ / LPJ sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 173/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK 168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah. Adapun targetnya secara detil adalah klarifikasi & konfirmasi  atas beberapa pelaksanaan diantaranya (1) Kemudahan Mengelola Bantuan, (2) Kesederhanaan Pembuatan Laporan. Dan (3) Kualitas Pemberian Bantuan.

Adapun kondisi & tantangan sampai dengan periode Semester I Tahun 2017 adalah :

a.     Percepatan Penyusunan Pedoman Umum

Kondisi Pedoman Umum seluruh K/L sampai dengan Semester I 2017 telah terselesaikan semua, dibandingkan kondisi Pedoman Umum selama Triwulan I Tahun 2017 yang belum terselesaikan sebanyak 6 Pedoman Umum.

 

b.    Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis

Jumlah Juknis yang terselesaikan s.d Semester I tahun 2017 menjadi 105 Juknis. Artinya terjadi penambahan sejumlah 30 Juknis dari 75 Juknis yang terselesaikan s.d triwulan I 2017.

 

Terjadi pengurangan jumlah juknis dibandingkan tahun 2016 yakni sejumlah 52,9%. Semula pada tahun 2016 323 Juknis menjadi 152 Juknis di tahun 2017

c.     Percepatan Realisasi Anggaran Kementerian / Lembaga

Percepatan penyelesaian pedoman umum, juknis dan seleksi penerima bantuan berdampak langsung pada percepatan realisasi anggaran yakni pada triwulan I tahun 2017 sebesar 7,8 Persen (Rp 4.48 Triliyun) dan pada Semester I tahun 2017 sebesar 29,6% (17,68 Triliyun). Adapun kementerian dengan penyerapan terbesar yaitu Kementerian Pertanian sebesar 37,9%.

 

d.    Percepatan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Percepatan pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan semester I tahun 2017 dibuktikan dengan realisasi penerima bantuan sebesar 34%. Angka 34% tersebut merupakan realisasi atas tersalurkannya bantuan kepada 2.546.314 penerima dari target sebesar 7.493.050 penerima. 

 

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

 

a.      Kesimpulan

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui diantaranya peningkatan jumlah / porsi bantuan pemerintah serta penyederhanaan pelaporannya (SPJ / LPJ) Hal ini dilaksanakan dalam rangka memastikan tersalurkan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima secara optimal sehingga berdampak pada kemanfaatan atas bantuan pemerintah tersebut.

Penyederhanaan pelaporan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

§  Pengurangan jumlah dan atau jenis laporan

§  Penyederhanaan format laporan

§  Penyediaan media penyampaian laporan berbasis IT dengan keunggulan akurasi dan kecepatan penyampaian laporan.

 

Berdasarkan penuturan dari peserta Focus Group Discussion dapat disimpulkan bahwa secara umum telah terlaksana penyederhanaan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah. Meskipun demikian masih terdapat kendala-kendala yang menghambat maksimalnya peran dan fungsi guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh pelaksanaan anggaran Dana Alokasi Khusus yang mengharuskan kegiatan diselenggarakan secara sewakelola. Hal ini mengakibatkan Kepala sekolah atau guru dituntut mengetahui harga bahan bangunan dan sebagainya sehingga peran Kepala Sekolah / guru sebagai pendidik masih belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu juga terdapat kendala dan hambatan seperti terbatasnya layanan dari pihak luar misalnya pihak perbankan seperti jaringan offline maupun antrian yang menumpuk pada waktu waktu tertentu sehingga secara tidak langsung berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pihak madrasah ke Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan. Masalah lain juga berasal dari terbatasnya sumber daya di tiap tiap nagari dalam mengelola bantuan pemerintah. Selain itu dari sisi Juknis terdapat ketidaksinkronan dengan kondisi yang ada dilapangan, misalkan pembuatan DED dan RAB yang mensyaratkan harus dibuat oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara teknis, hal ini dialami oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan BPKAD berdasarkan laporan dan pemantauan dari masing masing nagari sehingga secara umum masih berdampak negatif dari sisi keterlambatan penyampaian laporan.

b.      Rekomendasi

§  Perlunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas pembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Pemerintah

§  Diperlukan harmonisasi peraturan terkait SPJ / LPJ Bantuan Pemerintah di level instansi / Pemerintah Daerah

§  Digunakannya teknologi IT untuk laporan penyampaian SPJ / LPJ sehingga cukup satu aplikasi saja untuk banyak keperluan / Instansi sehingga bisa meminimalisir terjadinya duplikasi pekerjaan. 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: